RAJAWALI VISUAL (Bandar Lampung)— Jemaah Khilafatul Muslimin menyampaikan pandangan kebangsaan serta komitmennya dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional melalui forum dialog publik yang digelar di Bandar Lampung, Senin (29/12/25). Forum tersebut dikemas dalam seminar bertajuk “Menakar Peran Khilafatul Muslimin dalam Membangun Negeri” yang diselenggarakan oleh Media Anak Negeri.
Juru Bicara Khilafatul Muslimin, Abu Salma, mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi terbuka antara Khilafatul Muslimin, masyarakat, dan pemerintah.
“Bagi kami, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman sekaligus membangun jembatan komunikasi yang sehat dalam bingkai kebangsaan,” kata Abu Salma.
Ia menegaskan bahwa konsep khilafah yang selama ini dipahami Khilafatul Muslimin kerap disalahartikan sebagai gerakan politik kekuasaan, padahal sejatinya merupakan wadah persaudaraan umat Islam.
“Khilafah bagi kami adalah ukhuwah atau persaudaraan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, baik secara personal maupun berjamaah, bukan gerakan politik,” ujarnya.
Abu Salma juga menekankan bahwa Khilafatul Muslimin tidak memiliki niat untuk merongrong kedaulatan negara ataupun mengubah sistem politik yang berlaku di Indonesia.
“Kami tidak memiliki niat sedikit pun untuk merongrong kedaulatan negara atau mengubah sistem politik yang ada di Indonesia,” tegasnya.
Terkait simbol negara, ia menyebut penghormatan terhadap Bendera Merah Putih tidak bertentangan dengan keyakinan jamaah Khilafatul Muslimin.
“Memasang bendera Merah Putih tidak mengubah akidah kami. Itu sama halnya seperti masyarakat Lampung yang memakai simbol Siger sebagai identitas budaya tanpa mengubah nilai keislamannya,” jelasnya.
Menurut Abu Salma, kontribusi Khilafatul Muslimin terhadap bangsa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan mental dan spiritual masyarakat.
“Selama puluhan tahun kami membina warga agar menjadi pribadi yang jujur, taat hukum, dan menjauhi kemaksiatan. Itu bagian dari kontribusi kami dalam mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” katanya.
Ia menambahkan, Khilafatul Muslimin tidak bersikap eksklusif dan terbuka terhadap dialog ilmiah maupun akademis.
“Kami ingin membuktikan bahwa keberadaan kami adalah bagian dari kekayaan bangsa dalam bingkai kebhinekaan,” ucapnya.
Sementara itu, Humas Khilafatul Muslimin, Ustaz Zulmar, menepis anggapan yang menyebut Khilafatul Muslimin ingin mengubah ideologi Pancasila.
“Selama ini ada narasi yang menyebut kami ingin mengganti Pancasila. Itu pendapat sebagian orang. Karena itu, lebih baik langsung mendengar dari sumbernya,” kata Zulmar.
Ia menjelaskan bahwa Khilafatul Muslimin merupakan bentuk jamaah dalam menjalankan perintah agama dan tidak berorientasi pada kekuasaan politik.
“Berjamaah itu perintah Allah. Berkhilafah bagi kami adalah ibadah, bukan gerakan politik,” jelasnya.
Zulmar menegaskan tidak ada ajaran Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai kebangsaan.
“Kami warga negara Indonesia. Kami memiliki KTP, SIM, dan paspor. Itu bukti kami bagian dari negara ini. Bahkan pimpinan kami sudah menyatakan Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam,” ujarnya.
Menurut Zulmar, komitmen kebangsaan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti pendirian pondok pesantren secara mandiri, bakti sosial, pengobatan gratis, hingga layanan bekam dan hijamah di berbagai daerah.
“Kami mencetak generasi Qur’ani tidak hanya di Lampung, tetapi juga di Aceh, Makassar, hingga Papua,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Khilafatul Muslimin menjunjung tinggi persatuan bangsa sebagai bagian dari ajaran agama dan nilai Pancasila.
“Dalam Islam ada perintah persatuan, dan di Pancasila juga ada Persatuan Indonesia. Jika nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan dijalankan dengan benar, maka tidak akan ada korupsi,” pungkasnya. (*)
