RAJAWALI VISUAL (Bandar Lampung) – Sejumlah akademisi Universitas Lampung (Unila) menilai maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah merupakan dampak dari praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Pola tersebut dinilai membentuk hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih.
Pakar komunikasi politik dan pemilu Unila, Robi Cahyadi Kurniawan, mengatakan pilkada langsung telah menciptakan relasi “take and give” antara kandidat dan masyarakat pemilih. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi sepanjang 2004–2024.
“Publik kita sudah terbiasa, setiap pemilihan itu selalu ada iming-iming uang, barang, atau janji. Lama-lama ini bukan lagi penyimpangan, tapi dianggap bagian dari proses demokrasi,” kata Robi dalam diskusi berjudul Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang di Bandar Lampung, Kamis (22/1/2026).
Menurut Robi, kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk cara pandang masyarakat yang menganggap politik sebagai ruang transaksi. Akibatnya, pemilih kehilangan dorongan untuk menilai kualitas calon secara rasional dan kritis.
“Pilkada langsung itu membuka ruang transaksi sangat luas di tingkat pemilih. Akhirnya demokrasi direduksi menjadi jual beli suara, dan masyarakat ikut terbiasa dengan pola itu,” ujar Robi.
Selain politik uang, Robi juga menilai pilkada langsung berdampak pada meningkatnya polarisasi sosial di tengah masyarakat. Kontestasi langsung yang melibatkan emosi massa kerap membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berseberangan dan sulit dipulihkan pascapemilu.
“Polarisasi itu terjadi karena kontestasi dilepas sepenuhnya ke publik, sementara literasi politik kita belum siap. Akibatnya, perbedaan pilihan berubah menjadi konflik sosial,” ucap Robi.
Ia menilai pilkada tidak langsung berpotensi menekan praktik politik uang sekaligus meredam konflik horizontal, karena berkurangnya interaksi langsung antara kandidat dan massa pemilih.
Pada kesempatan yang sama, pakar komunikasi Unila Ahmad Rudy Fardiyan menyoroti aspek komunikasi politik dalam pilkada langsung yang dinilai lebih menekankan sentimen dan emosi dibandingkan argumentasi rasional.
“Keributan politik itu muncul karena persoalan dilepas ke publik yang tidak siap secara literasi. Akhirnya mudah dipanas-panasi, dikompori, dan terpolarisasi,” kata Rudy.
Menurutnya, ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai target mobilisasi suara, bukan sebagai subjek deliberasi, maka konflik sosial menjadi sulit dihindari. Dalam konteks tersebut, pilkada tidak langsung dinilai dapat mengurangi potensi benturan di masyarakat.
“Kalau masyarakat tidak terlibat langsung dalam kontestasi itu, potensi polarisasi bisa dikurangi. Itu salah satu kelebihan pilkada tak langsung,” ujar Rudy.
Sementara itu, sosiolog Unila Aziz Amriwan menilai praktik politik uang dan polarisasi tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang timpang. Ia menyebut pilkada langsung justru memperkuat pola patronase karena elite lokal memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat.
“Ini kondisi yang dipelihara oleh elit politik agar pola-pola transaksional itu terus berjalan setiap lima tahun,” kata Aziz.
Ia menegaskan masyarakat kerap dijadikan pihak yang disalahkan, padahal akar persoalan terletak pada desain sistem pemilihan dan perilaku elite politik.
“Solusinya bukan mencabut hak masyarakat, tapi memperbaiki sistem agar masyarakat tidak terus-menerus diposisikan sebagai objek transaksi dan konflik,” ujar Aziz.
