RAJAWALI VISUAL (Bandar Lampung) – Ratusan petani yang tergabung dalam aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Tani di depan kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Rabu (23/9/2025).
Massa petani dari berbagai daerah mulai berkumpul sejak pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan orasi sambil membentangkan poster berisi tuntutan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dengan barisan kawat berduri di sekitar lokasi.
Sekitar 15 menit berorasi, perwakilan demonstran diterima untuk melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Sekda Provinsi dan sejumlah pejabat terkait, di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung.
Audiensi berlangsung sekitar dua jam. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jihan menyatakan siap membentuk Tim Fasilitasi Konflik Agraria di Lampung yang akan difokuskan untuk mengakomodasi persoalan-persoalan lahan yang dihadapi masyarakat.
“Keberadaan tim fasilitasi ini menjadi langkah konkret pemerintah provinsi untuk hadir mendampingi masyarakat. Namun, pembentukannya tetap akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintah daerah,” ujar Jihan.
Salah satu peserta aksi, Agus Triono, menuturkan banyak petani di Lampung hanya memiliki lahan garapan sempit, bahkan kurang dari 0,5 hektare, yang umumnya merupakan warisan turun-temurun.
“Padahal tanah Lampung sangat luas, tapi dikuasai perusahaan. Kami meminta agar lahan HGU yang sudah habis masa sewanya diberikan kepada petani, sehingga terwujud kesejahteraan petani,” ujarnya.
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka.
Selain soal Hgu yang habis diberikan petani masa aksi juga menuntut diantaranya harga Stabilisasi harga hasil panen, Hentikan impor pangan, Mempermudah akses permodalan bagi petani.Memperbesar subsidi alat mesin pertanian (alsintan). Meminta aparat untum mengawasi praktik permainan proyek yang merugikan petani serta pemberian sanksi kepada pengusaha maupun penguasa yang mencari keuntungan dengan menekan petani.
